SPASIKALTIM.COM, SAMARINDA – Program penataan kawasan kumuh di Samarinda kembali menjadi perhatian DPRD setempat. Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengingatkan bahwa keberhasilan perbaikan lingkungan permukiman tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau megahnya proyek pemerintah, tetapi sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat.
Menurut Deni, selama ini penataan kawasan sering didominasi pendekatan teknis dan pembangunan infrastruktur fisik. Sementara itu, kebutuhan dan kebiasaan warga setempat kerap kurang diperhitungkan dalam perencanaan.
“Tidak cukup hanya mengandalkan alat berat atau gambar desain. Yang terpenting adalah melibatkan masyarakat sejak tahap awal. Tanpa itu, program hanya akan berjalan di atas kertas,” tegasnya.
Ia menilai hambatan terbesar dalam revitalisasi kawasan kumuh bukan semata soal biaya, melainkan lemahnya komunikasi antara pemerintah dan warga. Masalah seperti ketidakpastian status lahan, kekhawatiran akan relokasi, hingga kurangnya rasa percaya pada program pemerintah kerap memperlambat proses.
“Target Pemkot tahun ini memang menata sekitar tujuh hektare kawasan kumuh. Tapi tantangan utamanya adalah membangun kepercayaan dan menjembatani aspirasi warga,” ujarnya.
Deni menekankan bahwa proses penataan sebaiknya diawali dari musyawarah di tingkat RT, pelibatan tokoh masyarakat, serta pembentukan kelompok kerja lokal. Dengan begitu, masyarakat merasa memiliki peran dan tanggung jawab terhadap keberhasilan program.
“Warga jangan hanya diposisikan sebagai penerima hasil pembangunan. Mereka harus menjadi bagian dari perencana dan pengawas jalannya penataan,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan adanya keterbatasan kewenangan Pemkot yang hanya bisa menangani kawasan tertentu sesuai zonasi. Untuk itu, kerja sama antarinstansi dan dukungan dari organisasi masyarakat sipil dinilai penting agar penataan berjalan optimal.
Bagi Deni, penataan kawasan kumuh tidak boleh dilihat sekadar sebagai proyek fisik. Lebih dari itu, ini menyangkut harkat dan martabat warga.
“Kalau kita ingin membangun kota yang lebih manusiawi, langkah pertama adalah mendengar dan mengajak masyarakat terlibat,” pungkasnya. (DH/Adv)
