SPASIKALTIM.COM, SAMRINDA – Cuaca ekstrem yang melanda Kota Samarinda dalam beberapa bulan terakhir kembali memicu banjir besar dan longsor di sejumlah wilayah.
Tak hanya menyebabkan kerusakan rumah warga, bencana ini turut melumpuhkan aktivitas ekonomi dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Melihat dampak yang terjadi, Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, menyampaikan keprihatinannya dan menegaskan bahwa penanganan banjir dan longsor akan segera dievaluasi secara menyeluruh.
Ia menyebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) akan dipanggil untuk memberikan penjelasan terkait upaya mitigasi bencana yang dinilai belum optimal.
“Kami akan agendakan pertemuan dengan Dinas PUPR untuk mengetahui kendala teknis dan sejauh mana program pengendalian banjir yang sudah dijalankan. Ini harus ditindaklanjuti,” ujar Rohim.
Ia menjelaskan bahwa permasalahan banjir di Samarinda sangat kompleks, mulai dari kondisi hulu yang tidak mampu menahan debit air tinggi, hingga potensi penyumbatan aliran air di bagian hilir.
Menurutnya, solusi jangka panjang seperti pembangunan kolam retensi perlu diperkuat agar tidak selalu bergantung pada sistem drainase yang ada.
“Kalau aliran dari hulu tidak dikendalikan, maka hilir pasti akan kewalahan. Maka itu, pembangunan kolam retensi adalah solusi strategis yang harus segera ditindaklanjuti,” jelasnya.
Selain banjir, Rohim juga menyinggung peristiwa tanah longsor yang terjadi di kawasan sekitar Terowongan Selili. Ia menilai, kejadian tersebut harus menjadi perhatian serius dan tidak boleh dianggap sebagai kejadian insidental.
“Kami ingin mengetahui apa penyebab longsor tersebut, apakah karena struktur tanah, pembangunan, atau faktor lainnya. Semua akan kami evaluasi,” katanya.
Abdul Rohim menegaskan, DPRD melalui Komisi III akan memastikan agar instansi terkait melakukan pembenahan serius, bukan hanya penanganan sesaat.
Ia berharap pemerintah kota tidak menunda-nunda penanganan infrastruktur dasar, karena menyangkut keselamatan dan kenyamanan warga.
“Bencana seperti ini bisa saja terulang jika tidak ada pembenahan. Maka kami ingin penanganannya lebih terstruktur, terencana, dan tepat sasaran,” pungkasnya. (Adv)
