SPASIKALTIM.COM, SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Samarinda, Ahmad Vananzda, mengemukakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memerlukan anggaran yang sangat besar. Menurutnya, untuk mengatasi beban biaya tersebut, pemerintah mungkin perlu menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.
Vananzda sapaan akrabnya, menanggapi bahwa besaran biaya MBG yang dialokasikan sebesar Rp15.000 per anak, yang dinilai belum mencukupi, terutama di daerah dengan harga pokok yang tinggi seperti Kalimantan Timur.
“Kalau ditanya apakah Rp15.000 per anak cukup, tentu saja tidak. Namun, mungkin pemerintah saat ini baru bisa mengalokasikan anggaran sebesar itu,” kata Vananzda.
Lebih lanjut kata Vananzda, menyampaikan bahwa program MBG masih berada pada tahap awal pelaksanaan. Dirinya meyakini bahwa program ini akan selalu dievaluasi secara berkala, terutama dengan mempertimbangkan variasi harga pokok di berbagai daerah.
“Ini masih tahap awal. Saya yakin dalam beberapa bulan atau tahun ke depan, program ini akan dievaluasi. Perbedaan harga pokok di setiap daerah, seperti Jawa, Papua, dan Kalimantan pasti berbeda,” ungkap Vananzda.
Dirinya memberikan contoh perbedaan harga pokok antara Samarinda dan Bontang, dua kota di Kalimantan Timur yang memiliki variasi harga cukup signifikan.
“Jangan jauh-jauh, Samarinda dan Bontang saja sudah berbeda. Harga bahan pokok di Bontang lebih mahal dibandingkan di Samarinda. Ini menunjukkan bahwa variasi harga pokok antardaerah harus diperhatikan dalam pelaksanaan program MBG,” ucapnya.
Vananzda juga menyoroti potensi dampak program MBG terhadap postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda. Ia berharap program nasional ini tidak mengganggu konsentrasi pembangunan dan pelayanan publik di tingkat daerah.
“Program MBG ini penting, tetapi kita juga harus memastikan bahwa pelaksanaannya tidak mengganggu APBD kota. Pemerintah pusat dan daerah perlu berkoordinasi dengan baik agar program ini berjalan efektif tanpa membebani anggaran daerah,” tegas Vananzda.
Sebagai solusi, dirinya menyarankan agar pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG, termasuk menyesuaikan alokasi anggaran dengan kondisi ekonomi dan harga pokok di setiap daerah.
“Evaluasi harus dilakukan secara berkala, dan alokasi anggaran perlu disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan. Jangan sampai program ini justru menimbulkan masalah baru karena ketidakcukupan anggaran,” tandas Vanandza. (DH/Adv)
