SPASIKALTIM.COM, BONTANG – Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menekankan pentingnya akurasi data kemiskinan sebagai dasar penyusunan program pemerintah. Ia menegaskan, data yang sedang difinalisasi pemerintah kota harus selesai paling lambat 31 Agustus 2025.
“Walaupun sempat melewati batas waktu 15 Agustus, saya minta tetap diselesaikan dengan cermat. Kalau datanya akurat, tidak ada program yang sia-sia, baik APBD, APBN, TJSL maupun Baznas,” jelasnya.
Agus Haris menjelaskan, data kemiskinan dihimpun secara berjenjang mulai dari RT, diverifikasi lurah, lalu camat, sebelum akhirnya diserahkan ke Dinas Sosial. Ia menyebut, proses itu memang memerlukan waktu lebih panjang karena harus memastikan kondisi riil masyarakat.
“Data ini nanti akan kita kelompokkan. Untuk kategori miskin ekstrem sudah tidak ada, sisanya ada kelompok miskin (desil 1–3) dan kelompok rentan (desil 3–5). Klasifikasi ini penting supaya intervensi pemerintah lebih tepat,” paparnya.
Ia juga memberi contoh, seorang pensiunan usia lanjut dengan rumah layak tetap bisa masuk penerima manfaat karena sudah tidak produktif.
“Jadi yang dilihat bukan hanya rumahnya, tapi kemampuan pengeluaran dan kondisi ekonominya secara menyeluruh,” tambahnya.
Menurutnya, akurasi data ini akan berpengaruh besar terhadap alokasi bantuan, baik dari pemerintah pusat, daerah, maupun lembaga nonpemerintah.
“Kalau datanya valid, maka APBD tidak sia-sia, APBN tidak sia-sia, begitu juga TJSL dan Baznas,” tegasnya.(*)
