SPASIKALTIM.COM, SAMARINDA – Revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi mulai digulirkan oleh DPRD Kota Samarinda.
Namun, pembahasannya langsung difokuskan pada satu isu utama: memastikan kebijakan fiskal tidak salah sasaran. Komisi III DPRD menegaskan bahwa setiap penyesuaian tarif harus berpihak kepada masyarakat kecil dan tidak boleh mengorbankan daya beli warga.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan bahwa tahap awal pembahasan bukan hanya mencatat usulan teknis dari organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi juga memetakan siapa yang layak menanggung beban tarif apabila terjadi penyesuaian.
“Ini baru pembahasan pertama. Kami ingin mengetahui secara menyeluruh usulan OPD, termasuk rencana menambah objek retribusi karena adanya layanan baru,” jelasnya, Rabu (10/12/2025).
Menurut Rohim, DPRD mencermati dua fokus utama. Pertama, usulan penambahan objek retribusi tidak boleh menyentuh layanan yang bersinggungan dengan masyarakat menengah ke bawah. Kedua, ruang penyesuaian tarif seharusnya diarahkan kepada entitas usaha besar, pelaku industri, dan kelompok ekonomi kuat yang memiliki kemampuan finansial lebih stabil.
“Kami minta agar segmen masyarakat kecil tidak disentuh. Kalaupun ada penyesuaian, itu harus diarahkan kepada pelaku usaha dan entitas ekonomi menengah ke atas,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar target peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak dijadikan alasan untuk mengambil kebijakan yang berpotensi memperberat warga. Kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih membuat masyarakat rentan terdampak kenaikan tarif yang tidak terukur.
“Kita tidak ingin upaya meningkatkan PAD justru menekan daya beli masyarakat. Kebijakan fiskal harus dihitung secara matang,” ujarnya.
Pembahasan revisi perda ini akan berlanjut pada putaran berikutnya, dengan DPRD meminta setiap OPD membawa data teknis yang lebih lengkap sebelum masuk ke tahap finalisasi. DPRD menegaskan bahwa arah revisi harus menjamin dua hal sekaligus: PAD meningkat, namun perlindungan bagi masyarakat kecil tetap menjadi prioritas utama. (ADV)
