SPASIKALTIM.COM, SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda mengingatkan Pemerintah Kota agar menerapkan disiplin anggaran yang lebih ketat dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setiap program yang dibiayai APBD diminta benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menghabiskan anggaran tanpa hasil signifikan.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menilai kondisi fiskal saat ini menuntut perubahan paradigma dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, APBD tidak lagi bisa disusun dengan pola lama yang terlalu longgar terhadap belanja-belanja nonprioritas.
“Saat ini yang dibutuhkan adalah kedisiplinan anggaran. Program harus jelas manfaatnya, jelas output-nya, dan jelas kontribusinya bagi masyarakat,” ujar Abdul Rohim, Jumat (19/12/2025).
Ia menegaskan, belanja daerah seharusnya difokuskan pada sektor-sektor produktif dan pelayanan dasar yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Rohim mengingatkan agar anggaran tidak terserap pada kegiatan seremonial atau program yang minim kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, perencanaan anggaran yang tidak tepat sasaran berisiko membebani keuangan daerah dalam jangka panjang. Oleh karena itu, DPRD mendorong dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap program-program yang dinilai kurang efektif maupun tidak memberikan nilai tambah bagi pembangunan.
“Kalau anggaran habis tetapi tidak mendorong ekonomi bergerak, itu justru menjadi masalah baru. APBD harus menjadi alat pengungkit pembangunan, bukan sekadar daftar belanja,” tegasnya.
Selain itu, Abdul Rohim menilai bahwa upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak akan optimal tanpa diiringi efisiensi dan efektivitas belanja. Menurutnya, peningkatan PAD harus dibarengi dengan pengelolaan anggaran yang lebih terarah, transparan, dan bertanggung jawab.
Ia berharap ke depan Pemerintah Kota Samarinda mampu menyusun APBD yang lebih adaptif, realistis, dan berorientasi pada hasil. Dengan demikian, keuangan daerah tetap sehat dan pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Yang paling penting, setiap rupiah APBD harus bisa dipertanggungjawabkan manfaatnya untuk kepentingan publik,” pungkasnya. (ADV)
