SPASIKALTIM.COM, SAMARINDA – Di tengah kebijakan pengetatan anggaran nasional, DPRD Kota Samarinda menilai penguatan ketahanan fiskal daerah menjadi agenda strategis yang tidak bisa ditunda. Pemerintah Kota Samarinda didorong untuk mengoptimalkan potensi internal daerah agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Sani Bin Husaini, menegaskan bahwa dinamika kebijakan fiskal dari pemerintah pusat harus disikapi dengan langkah-langkah yang lebih adaptif di tingkat daerah. Menurutnya, ketergantungan berlebihan pada dana transfer pusat perlu dikurangi dengan memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.
“Samarinda tidak boleh hanya bergantung pada dana transfer. Kita harus memperkuat sumber pendapatan sendiri agar pembangunan tetap berkelanjutan,” ujar Sani, Jumat (19/12/2025).
Ia menilai, kondisi fiskal saat ini justru dapat menjadi momentum untuk membenahi tata kelola anggaran daerah. Pemerintah daerah diminta memastikan bahwa setiap belanja benar-benar diarahkan pada program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Situasi seperti ini menuntut pemerintah lebih selektif. Program harus disusun berdasarkan prioritas yang jelas, bukan sekadar rutinitas anggaran,” tegasnya.
Sani juga menekankan bahwa belanja wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar harus tetap terlindungi. Sementara itu, program-program yang dinilai kurang relevan atau minim dampak perlu dievaluasi agar ruang fiskal daerah tetap terjaga.
Di sisi lain, ia menyoroti tren positif Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, capaian tersebut merupakan modal penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah tekanan ekonomi eksternal.
Namun demikian, Sani mengingatkan agar upaya peningkatan PAD tidak dilakukan dengan cara yang membebani masyarakat. Optimalisasi pendapatan daerah, lanjutnya, harus ditempuh melalui perbaikan sistem, penguatan pengawasan, serta pengelolaan potensi ekonomi secara adil dan transparan.
“PAD memang penting, tapi pendekatannya harus bijak. Jangan sampai semangat meningkatkan pendapatan justru menekan masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap, dengan perencanaan anggaran yang lebih disiplin serta pengelolaan PAD yang sehat, Pemerintah Kota Samarinda mampu menjaga stabilitas pembangunan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat. (ADV)
