SPASIKALTIM.COM, SAMARINDA – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Samarinda, M. Adriansyah, mengingatkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran dan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat berpotensi menghambat sejumlah program pembangunan di Kota Samarinda. Kondisi tersebut dinilai akan berdampak langsung terhadap pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur yang telah direncanakan pemerintah daerah.
Menurut Adriansyah, pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027 menjadi momentum untuk menyusun kembali skala prioritas pembangunan agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal. Ia menilai sejumlah proyek kemungkinan harus dievaluasi ulang menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
“Adanya efisiensi dan pemotongan TKD tentu akan berdampak pada kegiatan infrastruktur. Salah satunya lanjutan pembangunan Teras Samarinda tahap dua dan tiga yang kemungkinan akan kita evaluasi kembali,” ujarnya, Rabu (22/7/2026).
Selain proyek tersebut, Banggar juga menyoroti penyelesaian kolam retensi di kawasan Sempaja. Menurutnya, fungsi kolam retensi belum maksimal karena saluran keluar (outlet) masih menyempit sehingga air hanya tertampung tanpa dapat mengalir secara optimal. Persoalan itu dinilai perlu segera dituntaskan sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir.
“Nanti akan kita cek apakah penyelesaian outlet itu sudah dianggarkan atau belum. Kalau belum, harus segera menjadi prioritas,” katanya.
Pria yang akrab di sapa Aan itu juga meminta pemerintah tidak mengabaikan kebutuhan rehabilitasi sekolah. Ia menyebut masih banyak bangunan sekolah, terutama di Kecamatan Sungai Pinang dan Samarinda Utara, yang kondisinya memprihatinkan bahkan membahayakan keselamatan peserta didik.
Menurutnya, alokasi mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen semestinya tidak hanya diarahkan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga untuk memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan.
“Kita ingin mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk memperbaiki bangunan sekolah yang rusak,” katanya.
Menutup penjelasannya, Aan menjelaskan bahwa Banggar memprediksi bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada 2027 berpotensi tidak tersedia. Karena itu, Pemerintah Kota Samarinda didorong mengoptimalkan pendapatan asli daerah serta memperjuangkan tambahan dukungan anggaran dari pemerintah pusat agar program-program prioritas tetap dapat direalisasikan meski di tengah keterbatasan fiskal. (Adv/ DPRD Samarinda)
