SPASIKALTIM.COM, SAMARINDA – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Samarinda akan memulai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 pada Mei hingga Agustus mendatang. Pendataan akan menyasar seluruh pelaku usaha di Kota Tepian, mulai usaha mikro hingga perusahaan besar, sebagai dasar penyusunan data ekonomi daerah.
Rencana tersebut dipaparkan BPS Samarinda dalam rapat hearing bersama Komisi IV DPRD Kota Samarinda di Ruang Rapat Gabungan Lantai 1 DPRD Samarinda, Selasa (28/4/2026).
Kepala BPS Kota Samarinda, Supriyanto, mengatakan pertemuan itu sekaligus menjadi ajang sosialisasi terkait tujuan, manfaat, dan jadwal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 kepada jajaran DPRD.
“Kami menyampaikan maksud dan tujuan dari Sensus Ekonomi 2026, termasuk jadwal pelaksanaannya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pendataan lapangan akan dilakukan secara langsung dengan metode door to door kepada para pelaku usaha di Samarinda.
“Sensus Ekonomi ini dilaksanakan mulai Mei sampai 31 Agustus 2026, dengan mendata seluruh pelaku usaha di Kota Samarinda secara door to door,” jelasnya.
Sementara itu, untuk perusahaan besar, BPS menyiapkan metode pendataan melalui kuesioner daring yang akan disebarkan pada awal Juni. Adapun pendataan langsung ke lapangan dijadwalkan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Menurut Supriyanto, hampir seluruh sektor usaha akan masuk dalam cakupan sensus tahun ini, mulai dari sektor A hingga sektor U, dengan beberapa penyesuaian dibanding pelaksanaan sebelumnya.
Ia menambahkan, sektor pertanian yang sebelumnya tidak masuk dalam Sensus Ekonomi 2016 kini kembali dicakup karena memiliki keterkaitan dengan sektor industri dan pengolahan hasil produksi.
“Misalnya hasil pertanian yang diolah menjadi keripik atau produk makanan lainnya, itu juga bagian dari aktivitas ekonomi yang perlu didata,” katanya.
Selain memaparkan sensus ekonomi, BPS Samarinda juga menjelaskan perkembangan data kependudukan, termasuk proyeksi jumlah penduduk hingga tahun 2035 yang dapat diakses masyarakat melalui laman resmi BPS.
Supriyanto menegaskan, proyeksi tersebut akan terus diperbarui menyesuaikan dinamika pembangunan, termasuk pengaruh kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diperkirakan menjadi magnet pertumbuhan penduduk di Kalimantan Timur.
“Itu juga harus menjadi perhitungan dalam sebuah data,” pungkasnya. (*)
