SPASIKALTIM.COM, SAMARINDA – Pemanfaatan kios di Pasar Pagi Samarinda yang dinilai belum maksimal menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Kondisi tersebut mendorong perlunya evaluasi terhadap tingkat keterisian kios serta pola pengelolaan pasar agar sesuai dengan aktivitas dan kemampuan pedagang.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mengatakan pihaknya akan meminta data terbaru kepada Dinas Perdagangan (Disdag) Samarinda untuk mengetahui kondisi kios secara nyata.
“Saya akan meminta data yang benar-benar kongkrit, berapa kios yang sudah terisi dan berapa yang masih kosong. Kita perlu melihat kondisi terbarunya” ucap Iswandi, Rabu (2/9/2026).
Menurutnya, data tersebut penting untuk menjadi dasar dalam menentukan langkah pengelolaan Pasar Pagi ke depan. Evaluasi tidak hanya dilakukan dengan menghitung jumlah kios yang telah terisi, tetapi juga melihat aktivitas perdagangan dan kemampuan pedagang dalam menjalankan usahanya.
Iswandi menyoroti kondisi pedagang yang memiliki kios hingga lantai 5, 6, dan 7. Menurutnya, kewajiban membuka seluruh ruang setiap hari berpotensi menambah beban operasional pedagang, sementara omzet yang diperoleh belum tentu mampu menutupi biaya tersebut.
“Kalau semua kios dipaksa buka, tentu ada biaya operasional, setidaknya mereka harus membayar orang untuk menjaga kios tersebut” tambahnya.
Ia menilai, kebijakan pengelolaan kios perlu mempertimbangkan kondisi masing-masing pedagang. Terlebih, tidak semua ruang perdagangan memiliki tingkat kunjungan dan aktivitas jual beli yang sama.
“Harus ada solusi yang dibicarakan bersama. Pedagang bisa berunding, Jadi bukan sekadar menghitung berapa kios yang terisi” ujarnya.
Iswandi menegaskan, pembahasan bersama antara pemerintah daerah, Disdag, dan pedagang diperlukan agar solusi yang diambil tidak justru menambah beban pelaku usaha.
“Data itu penting serta menjadi dasar untuk melihat kondisi pasar secara nyata dan menentukan pola pengelolaan yang paling sesuai dengan kemampuan serta aktivitas pedagang,” pungkasnya. (Adv/ DPRD Samarinda)





