SPASIKALTIM.COM, SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda mengingatkan masyarakat bahwa realisasi usulan pembangunan tidak dapat dilepaskan dari kemampuan keuangan daerah. Kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat dinilai turut memengaruhi ruang fiskal Pemerintah Kota Samarinda dalam menjalankan program pembangunan.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Arif Kurniawan, menyampaikan bahwa setiap aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui agenda reses harus melalui proses penganggaran yang ketat dan disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu, tidak semua usulan dapat langsung direalisasikan dalam waktu singkat.
Menurut Arif, kondisi fiskal saat ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menetapkan program kerja. Penyesuaian anggaran yang terjadi berdampak pada berbagai sektor pembangunan, sehingga diperlukan skala prioritas yang matang agar anggaran yang tersedia benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Efisiensi anggaran dari pemerintah pusat tentu berpengaruh terhadap kemampuan keuangan daerah. Hal ini perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan ekspektasi yang keliru di tengah masyarakat,” ujarnya, Senin (15/12/2025).
Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Arif menegaskan bahwa DPRD Kota Samarinda tidak mengabaikan aspirasi warga. Seluruh usulan yang disampaikan masyarakat tetap dicatat dan diperjuangkan melalui pembahasan bersama Pemerintah Kota Samarinda, khususnya dalam penyusunan program prioritas.
Ia menekankan bahwa kebutuhan infrastruktur dasar tetap menjadi perhatian utama DPRD dalam setiap pembahasan anggaran. Menurutnya, sektor tersebut memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat, sehingga harus tetap mendapatkan porsi perhatian meskipun ruang fiskal terbatas.
“Kami berharap masyarakat bisa bersabar. Di sisi lain, pemerintah kota dan DPRD tetap berkomitmen memberi perhatian pada aspirasi warga, terutama yang menyangkut infrastruktur dasar,” jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Seiring berakhirnya masa reses, DPRD Samarinda memastikan seluruh masukan masyarakat akan terus dikawal hingga masuk ke tahap perencanaan dan penganggaran. Aspirasi tersebut diharapkan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, berkeadilan, dan merata bagi seluruh warga Samarinda. (ADV)
