SPASIKALTIM.COM, SAMARINDA – Anggota DPRD Kota Samarinda, Anhar, menilai persoalan keterbatasan daya tampung sekolah dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dapat diatasi apabila pemerintah menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas pembangunan.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki kemampuan anggaran yang cukup untuk memperluas akses pendidikan, baik melalui pembangunan sekolah baru maupun kerja sama dengan sekolah swasta. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjawab persoalan tahunan yang kerap muncul ketika proses penerimaan peserta didik baru berlangsung.
“Kalau untuk pendidikan tidak ada yang tidak bisa,” tegasnya, Rabu (8/7/2026).
Anhar menegaskan bahwa Dinas Pendidikan merupakan salah satu penerima alokasi APBD terbesar sehingga persoalan daya tampung seharusnya dapat diatasi melalui pengaturan anggaran yang tepat. Menurutnya, yang dibutuhkan saat ini adalah komitmen pemerintah dalam menentukan skala prioritas pembangunan.
“Salah satu penerima APBD terbesar itu Dinas Pendidikan. Tinggal kita mau mengurangi yang menurut saya bisa ditunda dulu. Tinggal di level pimpinan daerah, kepala daerahnya saja ,” kata Anhar.
Ia juga mengusulkan pemerintah memanfaatkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar memperkuat kerja sama dengan sekolah swasta agar seluruh peserta didik tetap memperoleh akses pendidikan. Menurutnya, kolaborasi tersebut dapat menjadi solusi jangka pendek sembari pemerintah menambah kapasitas sekolah negeri di wilayah yang masih mengalami kekurangan daya tampung.
“Putusan MK itu kan sekolah-sekolah swasta juga bisa gratis. Tinggal kolaborasi saja pemerintah daerah dengan sekolah-sekolah swasta sebagai penunjang sehingga tidak ada lagi dikotomi swasta,” ujarnya.
Di akhir, Anhar menegaskan keberpihakan pemerintah terhadap sektor pendidikan menjadi kunci untuk menyelesaikan persoalan SPMB secara berkelanjutan sekaligus memastikan seluruh anak di Kota Samarinda memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan yang layak. (adv/ dprd samarinda)
