SPASIKALTIM.COM, SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, menilai berbagai konsep baru dalam sistem pendidikan nasional, seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT), harus dibarengi dengan penyelarasan kurikulum terhadap kebutuhan dunia kerja agar lulusan memiliki daya saing dan peluang kerja yang lebih besar.
Menurutnya, pembaruan sistem pendidikan tidak cukup hanya menghadirkan model sekolah baru atau meningkatkan kualitas sarana dan prasarana. Hal yang lebih mendasar adalah memastikan materi pembelajaran mampu menjawab kebutuhan dunia usaha dan industri yang terus berkembang.
“Yang lebih penting adalah bagaimana kurikulum mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dunia kerja. Di situlah sebenarnya persoalan yang harus dibenahi,” ujarnya, Kamis (9/7/2026).
Lebih lanjut, Anhar mengatakan, selama ini masih terdapat kesenjangan antara kompetensi yang diperoleh peserta didik di sekolah dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Akibatnya, tidak sedikit lulusan yang kesulitan memperoleh pekerjaan karena kemampuan yang dimiliki belum sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.
“Sering kali apa yang dipelajari di sekolah tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau industri. Akhirnya banyak lulusan yang kesulitan mendapatkan pekerjaan,” tuturnya.
Politisi asal PDI Perjuangan itu menegaskan, keberhasilan pendidikan seharusnya tidak hanya diukur dari pembangunan gedung sekolah yang representatif maupun peningkatan kualitas tenaga pendidik. Lebih dari itu, pemerintah perlu memastikan lulusan memiliki bekal kompetensi yang relevan sehingga mampu bersaing dan terserap di dunia kerja.
“Jangan hanya membangun sekolah yang bagus dan meningkatkan kualitas guru. Yang juga harus dipastikan adalah bagaimana lulusan memiliki peluang kerja setelah menyelesaikan pendidikan,” tegasnya.
Di akhir, Anhar berharap lulusan tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga keterampilan yang mampu membuka peluang kerja maupun serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan.
“Jangan sampai lulusan terus bertambah, tetapi kesempatan kerja yang tersedia tidak mampu menyerap mereka,” pungkasnya. (Adv/ DPRD Samarinda)
