SPASIKALTIM.COM, SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, menyoroti persoalan pendataan sekolah, kualitas tenaga pendidik, hingga transparansi anggaran dalam sistem pembelajaran di Kota Samarinda.
Anhar menekankan pentingnya kejelasan data seluruh satuan pendidikan. Ia mengungkapkan masih terdapat sekolah yang belum terdata secara menyeluruh, sehingga berpotensi menghambat perencanaan program pendidikan.
“Kita ingin tahu berapa sebenarnya jumlah sekolah yang belum terdata. Data ini penting sebagai dasar kebijakan,” ujarnya, Sesala (5/5/2026).
Selain itu, ia juga menyoroti kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang dinilai masih belum terpenuhi secara optimal. Menurutnya, pemerintah kota perlu memastikan proses pengangkatan serta distribusi tenaga pendidik berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
Tak hanya itu, Anhar turut mengulas alokasi anggaran pendidikan, baik fisik maupun nonfisik. Ia mencontohkan pada tahun 2025, anggaran pendidikan mencapai lebih dari Rp1,1 triliun. Namun, ia menilai rincian penggunaan anggaran tersebut belum dijelaskan secara detail.
“Kami minta seluruh rangkaian anggaran itu jelas, penggunaannya ke mana saja, termasuk belanja sarana prasarana dan peningkatan kualitas guru,” tegasnya.
Menurutnya, peningkatan mutu pendidikan tidak hanya bergantung pada kurikulum terbaru, tetapi juga pada kualitas guru serta kelengkapan sarana dan prasarana sekolah. Ia juga mengakui terdapat sejumlah kendala regulasi yang memengaruhi pelaksanaan program pendidikan di daerah.
Anhar menegaskan pihaknya mengembalikan sejumlah dokumen kepada Disdikbud untuk dilengkapi, terutama terkait data sekolah dan rincian anggaran. Hal ini dinilai penting agar DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
“Semua harus terukur dan terdata dengan baik, karena ini menyangkut kebutuhan pendidikan masyarakat,” katanya.
Ia juga menyinggung keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang harus dikelola secara efektif dan tepat sasaran. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah kota menyusun prioritas pembangunan pendidikan yang lebih terarah.
Sebagai solusi, Anhar meminta Pemerintah Kota Samarinda memperbaiki sistem pendataan, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, serta memastikan pembangunan sarana pendidikan berjalan lebih baik dan merata di seluruh wilayah. (*)
