SPASIKALTIM.COM, BONTANG – Keluhan warga soal sulitnya mengakses Mal Pelayanan Publik (MPP) di Pasar Taman Rawa Indah akhirnya ditanggapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bontang. Selain dinilai jauh dari pusat aktivitas warga, banyak gerai dalam MPP juga kerap tutup sehingga pelayanan tak berjalan optimal.

Kepala DPMPTSP Bontang, Aspiannur, menyebut sebenarnya seluruh gerai pelayanan di MPP masih berada di bawah tanggung jawab masing-masing instansi. Saat ini tercatat ada 42 gerai dari unsur OPD dan pihak swasta yang seharusnya aktif melayani masyarakat.

Namun, di lapangan hanya beberapa gerai yang rutin buka. Di antaranya PDAM Tirta Taman, Disdukcapil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, PUPR, serta layanan perizinan dari DPMPTSP sendiri.

“Yang rutin buka ya cuma yang memang banyak pengunjungnya saja,” ujar Aspiannur saat dihubungi Selasa (25/11/2025).

Minimnya warga yang datang ke MPP menjadi alasan utama gerai-gerai OPD maupun swasta tutup. Kondisi ini diperparah dengan lokasi MPP yang kerap dikeluhkan karena sulit dijangkau dan dinilai kurang ramah bagi penyandang disabilitas.

“Statusnya mereka yang tutup bukan menarik diri, hanya tidak aktif melayani,” jelasnya.

Aspiannur mengakui pihaknya belum memetakan gerai mana saja yang telah lama tutup. Ia berjanji bakal segera melakukan identifikasi resmi terhadap seluruh gerai, baik dari instansi pemerintah maupun swasta.

Untuk gerai swasta, alasan tutup cukup jelas: mereka merugi jika harus menempatkan pegawai di lokasi yang sepi pengunjung.

“Makanya mereka tidak tempatkan lagi pegawainya di sana,” kata Aspiannur.

Menyikapi persoalan ini, DPMPTSP telah berkomunikasi dengan Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, terkait posisi MPP yang dianggap tidak strategis.

Sebagai solusi, Aspiannur mengungkapkan pihaknya mengajukan opsi memindahkan MPP ke gedung Dispopar–Ekraf di Jalan Jenderal Sudirman, yang lokasinya lebih mudah diakses masyarakat.

“Kami sudah ajukan opsi itu, namun masih menunggu kepastian waktu perpindahan Dispopar,” tuturnya.

Rencana relokasi ini kini menjadi harapan baru untuk menghidupkan kembali semangat pelayanan publik terpadu di Bontang—agar benar-benar hadir sebagai pusat layanan yang mudah dijangkau dan fungsional bagi seluruh warga. (Adv)