SPASIKALTIM.COM, SAMARINDA – Penurunan dana bagi hasil (DBH) dari sektor sawit menjadi peringatan bagi Pemerintah Kota Samarinda agar tidak terus bergantung pada sektor tersebut sebagai penopang utama pendapatan daerah. DPRD Kota Samarinda menilai penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mengatakan karakter Kota Samarinda sejak awal memang lebih bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa dibandingkan sektor perkebunan. Karena itu, ia menilai ketergantungan terhadap DBH sawit justru dapat menjadi risiko bagi keberlanjutan pendapatan daerah di masa mendatang.
“Karakter Samarinda itu perdagangan dan jasa, bukan perkebunan. Jadi kita harus realistis dan memaksimalkan sektor yang memang kita kuasai,” kata Iswandi, Senin (4/5/2026).
Menurutnya, kondisi geografis dan keterbatasan wilayah membuat Samarinda tidak memiliki keunggulan besar dalam sektor perkebunan sawit dibanding daerah lain di Kalimantan Timur. Oleh sebab itu, pemerintah daerah dinilai perlu mulai mengalihkan fokus pembangunan ekonomi pada sektor yang lebih sesuai dengan karakter kota.
Iswandi mengungkapkan, jumlah pelaku UMKM di Samarinda terus mengalami peningkatan setiap tahun. Dari total sekitar 150 ribu usaha yang ada, sebagian besar dinilai memiliki potensi berkembang menjadi penggerak ekonomi daerah apabila mendapatkan dukungan dan pembinaan yang tepat dari pemerintah.
Namun demikian, ia menyebut masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas resmi melalui Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah untuk mendorong formalitas usaha agar pelaku UMKM lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan, pelatihan, hingga program bantuan usaha.
Selain berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), penguatan UMKM juga dinilai memiliki dampak besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
“Kalau UMKM diperkuat dan dibina dengan baik, dampaknya bukan hanya pada PAD, tapi juga membuka lapangan kerja dan memperkuat ekonomi masyarakat,” pungkasnya.
