SPASIKALTIM.COM, SAMARINDA – Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dinilai masih membutuhkan pembenahan. Anggota DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, menyoroti koordinasi Pemerintah Kota Samarinda dengan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Bankaltimtara) yang dinilai belum berjalan maksimal.
Menurut Rohim, koordinasi yang belum optimal berpotensi membuat penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor belum dapat dimaksimalkan. Padahal, PKB memiliki potensi sebagai salah satu sumber pendapatan yang dapat mendukung pembiayaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.
“Situasi seperti ini membuat potensi Pendapatan Asli Daerah menjadi tidak maksimal,” papar Rohim, Jumat (28/8/2026).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Ia mendorong agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat mencatat kondisi tersebut sebagai bagian dari evaluasi terhadap tata kelola dan pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, pencatatan dan pengawasan yang jelas diperlukan agar setiap potensi penerimaan daerah dapat diketahui serta dikelola secara transparan. Evaluasi juga penting untuk mengetahui kendala yang menyebabkan penerimaan dari sektor PKB belum mencapai potensi yang seharusnya.
Rohim menilai sinergi antara Pemkot Samarinda dan Bankaltimtara perlu diperkuat, khususnya dalam hal koordinasi serta pengelolaan penerimaan. Dengan komunikasi yang lebih baik, proses administrasi dan penerimaan pajak diharapkan dapat berjalan lebih efektif.
Ia juga menekankan pentingnya konsolidasi antarlembaga agar tidak terjadi kendala dalam proses pengelolaan pendapatan daerah. Pemerintah kota, kata dia, perlu memastikan seluruh potensi PAD dapat dihimpun dan dicatat dengan baik.
“Kami mendorong Pemkot Samarinda memperbaiki tata kelola, sekaligus memperkuat konsolidasi dan koordinasi agar capaian PAD ke depan bisa lebih optimal,” pungkasnya. (Adv/ DPRD Samarinda)
