SPASIKALTIM.COM, SAMARINDA – Rencana penerapan parkir berlangganan di Kota Samarinda dinilai dapat menjadi salah satu strategi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika dikelola dengan sistem yang jelas dan pengawasan yang baik, sektor parkir disebut memiliki potensi pendapatan hingga Rp200 miliar dalam setahun.
Wakil Ketua II DPRD Kota Samarinda, Ahmad Vananzda, mengatakan konsep parkir berlangganan dapat menjadi alternatif untuk menata sistem parkir sekaligus meningkatkan kontribusi sektor tersebut terhadap pendapatan daerah. Salah satu skema yang dibahas yakni pembayaran parkir secara berkala yang dapat dikaitkan dengan administrasi kendaraan.
“Program tersebut dilakukan untuk mengangkat PAD melalui pembayaran STNK. Mungkin nanti per satu motor atau mobil dihitung berapa setahun,” ujar Vananzda, Kamis (20/8/2026).
Ia menilai penerapan sistem berlangganan juga harus dibarengi dengan pendataan kendaraan dan penataan titik parkir. Dengan begitu, masyarakat yang telah membayar biaya berlangganan dapat memperoleh kepastian mengenai layanan parkir yang menjadi haknya.
Vananzda menegaskan DPRD pada prinsipnya mendukung berbagai inovasi yang mampu meningkatkan PAD Samarinda. Namun, pelaksanaannya harus transparan dan tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.
“Kita mendukung program itu agar PAD kita meningkat. Kalau perlu kita bayar duluan,” katanya.
Ia berharap pemerintah kota dapat menyusun mekanisme yang sederhana, mudah dipahami masyarakat, serta memiliki sistem pengawasan yang kuat. Kejelasan mengenai besaran tarif, cakupan lokasi parkir, hingga pengelolaan hasil penerimaan juga dinilai penting sebelum program diterapkan secara luas.
Dengan pengelolaan yang optimal, Vananzda memperkirakan sektor parkir dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD Samarinda.
“Kalau program parkir berlangganan bisa berjalan sebagaimana mestinya, artinya kita bisa mendapat hingga Rp200 miliar per tahun,” pungkasnya. (Adv/ DPRD Samarinda)
