SPASIKALTIM.COM, SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda meminta PT PLN (Persero) memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah. Jika kondisi tersebut terus berlanjut tanpa sosialisasi yang jelas, DPRD Samarinda menyatakan siap memanggil pihak PLN untuk meminta klarifikasi.
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, mengatakan pemadaman listrik, khususnya yang dilakukan secara bergilir, tidak seharusnya membuat masyarakat kebingungan. Menurutnya, PLN perlu menyampaikan informasi kepada pelanggan mengenai penyebab pemadaman dan kondisi kelistrikan yang sedang terjadi.
“Kalau ada pemadaman, apalagi pemadaman bergilir, seharusnya segera. PLN seharusnya bisa menyosialisasikan apa yang terjadi,” ujar Ronal, Jumat (21/8/2026).
Ia menilai keterbukaan informasi menjadi hal penting dalam pelayanan kepada masyarakat. Ketika pemadaman harus dilakukan karena adanya persoalan teknis maupun kebutuhan tertentu dalam sistem kelistrikan, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas.
Menurut Ronal, pemberitahuan yang cepat dapat membantu masyarakat menyesuaikan aktivitas mereka. Sebab, listrik saat ini menjadi kebutuhan penting yang menunjang berbagai kegiatan, mulai dari rumah tangga, pelaku usaha, perkantoran hingga pelayanan publik.
Pemadaman yang berlangsung tanpa informasi juga berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat. Karena itu, komunikasi antara PLN dengan pelanggan dinilai perlu diperkuat agar masyarakat mengetahui kondisi yang sebenarnya.
Ronal menegaskan DPRD Kota Samarinda akan menjalankan fungsi pengawasan apabila persoalan tersebut tidak segera mendapatkan penyelesaian. DPRD, kata dia, terbuka untuk meminta penjelasan langsung dari PLN mengenai penyebab pemadaman bergilir yang terjadi.
“Kalau masih ada pemadaman bergilir, DPRD akan siap memanggil PLN untuk meminta klarifikasi terjadinya pemadaman listrik bergilir,” pungkasnya.
Ia berharap PLN dapat meningkatkan keandalan pelayanan listrik sekaligus memperbaiki pola komunikasi dengan masyarakat. Menurutnya, penanganan gangguan kelistrikan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga bagaimana informasi tersebut disampaikan kepada pelanggan.
Ronal juga mendorong agar setiap pemadaman yang telah direncanakan maupun terjadi akibat gangguan dapat diinformasikan melalui kanal resmi PLN. Informasi tersebut setidaknya memuat wilayah terdampak serta perkiraan waktu penormalan listrik.
Dengan komunikasi yang lebih terbuka, masyarakat diharapkan tidak lagi menerima informasi yang simpang siur ketika terjadi pemadaman. DPRD Samarinda berharap persoalan kelistrikan dapat segera ditangani sehingga aktivitas warga kembali berjalan normal. (Adv/ DPRD Samarinda)
