SPASIKALTIM.COM, SAMARINDA – Pembangunan fasilitas umum di Kota Samarinda dinilai perlu direncanakan secara matang agar keberadaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain memperhatikan kebutuhan dan kondisi lokasi, aspek drainase disebut menjadi salah satu hal penting yang tidak boleh diabaikan dalam setiap pembangunan.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahronny Pasie, mengatakan pembangunan fasilitas umum harus diawali dengan perencanaan yang matang, termasuk memastikan kondisi lokasi mendukung pembangunan dan keberlanjutan fasilitas tersebut.
Menurutnya, pembangunan fasilitas umum tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Pemerintah juga perlu memastikan seluruh aspek pendukung telah dipersiapkan, termasuk kesiapan lahan, sistem drainase, kebutuhan masyarakat hingga sumber pembiayaan.
“Kondisi lokasi juga harus mendukung, serta tetap harus direncanakan dengan matang. Terkhusus, drainase harus menjadi perhatian utama,” ucap Novan, Senin (24/8/2026).
Lebih lanjut, Ia menegaskan, persoalan pendanaan juga harus mulai dipikirkan sejak awal agar program yang telah dirancang tidak berhenti karena keterbatasan anggaran.
“Sumber pendanaan harus dicari sejak awal. Untuk APBD 2027 sudah terlalu dekat tahap pembahasannya,” ungkapnya.
Dengan mempertimbangkan tahapan pembahasan anggaran, Novan menyebut target yang lebih realistis untuk merealisasikan pembangunan fasilitas umum tersebut adalah melalui skema APBD tahun 2028.
Menurutnya, masih tersedianya waktu menuju pembahasan APBD tahun 2028 dapat dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun perencanaan secara lebih komprehensif. Dengan demikian, ketika program masuk dalam penganggaran, kebutuhan teknis maupun pembiayaannya sudah benar-benar siap.
“Target yang paling memungkinkan adalah APBD 2028. Jangan sampai program siap, tetapi anggarannya belum siap,” pungkasnya.
Novan berharap setiap pembangunan fasilitas umum di Samarinda tidak hanya mengejar target penyelesaian fisik, tetapi juga memperhatikan aspek kebermanfaatan dan keberlanjutan. Perencanaan yang matang sejak awal dinilai dapat mengurangi potensi persoalan di kemudian hari serta memastikan anggaran daerah digunakan secara efektif. (Adv/ DPRD Samarinda)
