SPASIKALTIM.COM, BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh warga memperoleh jaminan layanan kesehatan tanpa terkecuali.
Komitmen ini ditegaskan Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, dalam Forum Konsultasi Publik yang digelar Dinas Kesehatan (Dinkes). Forum tersebut menjadi wadah partisipatif antara pemerintah dan masyarakat untuk menyerap aspirasi serta memperkuat sistem pelayanan kesehatan di Kota Taman.
Dalam paparannya, Wali Kota Neni menekankan langkah strategis Pemkot dalam membantu masyarakat yang mengalami kesulitan membayar iuran BPJS Kesehatan, sejalan dengan target pencapaian Universal Health Coverage (UHC) 100%.
“Pemerintah menargetkan seluruh masyarakat Bontang dapat menjadi peserta aktif BPJS. Untuk itu, kami mengalokasikan dana dari APBD dan berkoordinasi dengan provinsi untuk meng-cover sekitar 11.000 warga yang belum terdaftar,” ujar Wali Kota Neni.
Ia menjelaskan, saat ini sekitar 94% warga Bontang telah menjadi peserta BPJS aktif, sementara 6% sisanya masih nonaktif—umumnya karena berhenti bekerja atau terkendala membayar iuran mandiri.
Selain membahas jaminan kesehatan, forum juga menyoroti berbagai persoalan yang berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat. Salah satunya adalah pengawasan terhadap depo air minum isi ulang.
Dari sekitar 100 depo air minum yang beroperasi di Bontang, baru 16 depo yang memiliki izin resmi. Menanggapi keluhan pengusaha terkait biaya uji laboratorium yang dinilai tinggi, Pemkot melalui Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) berinovasi dengan sistem digital berbasis barcode.
“Sistem ini memungkinkan publik mengakses hasil uji lab. Hanya depo dengan hasil baik yang akan ditampilkan. Ini solusi adil yang tidak memberatkan pelaku usaha kecil, namun tetap melindungi kesehatan masyarakat,” jelas Wali Kota.
Forum juga membahas isu-isu lain seperti edukasi pencegahan DBD, pengelolaan limbah dapur melalui program SPPG, hingga penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak.
Kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara sebagai bentuk komitmen Pemkot Bontang untuk menindaklanjuti seluruh masukan masyarakat, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan layanan kesehatan yang inklusif dan berkualitas bagi seluruh warga.
