SPASIKALTIM.COM, SAMARINDA – Program layanan keluarga berencana (KB) gratis di Kota Samarinda belum dapat dilanjutkan secara optimal akibat kebijakan efisiensi anggaran. Kondisi ini mendapat perhatian DPRD Samarinda karena layanan tersebut dinilai masih dibutuhkan masyarakat, terutama untuk membantu keluarga mendapatkan akses pelayanan KB tanpa terbebani biaya.
Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda, Riska Wahyuningsih, mengatakan keterbatasan anggaran membuat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Samarinda harus melakukan penyesuaian terhadap sejumlah program.
“Efisiensi anggaran membuat DP2KB belum bisa meneruskan layanan KB gratis. Padahal kebutuhan masyarakat terhadap program tersebut masih ada,” ucapnya, Jumat (21/8/2026).
Menurutnya, program KB tidak hanya berkaitan dengan pengendalian angka kelahiran, tetapi juga memiliki kaitan dengan pembangunan keluarga dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Karena itu, keberlanjutan program DP2KB perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Selain layanan KB, terdapat sejumlah program lain yang juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas keluarga di Samarinda.
Di antaranya pembangunan keluarga, pembinaan Kampung Keluarga Berkualitas, Gerakan Orang Tua Asuh, serta berbagai program yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan stunting.
Riska menilai program-program tersebut membutuhkan dukungan anggaran yang memadai agar pelaksanaannya tidak terhenti di tengah jalan. Menurutnya, efisiensi anggaran memang diperlukan dalam pengelolaan keuangan daerah, tetapi program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat tetap perlu menjadi perhatian.
Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan program DP2KB, Riska menyebut telah mengalokasikan dana aspirasi melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD dengan nilai sekitar Rp1,5 miliar.
“Untuk mendukung program DP2KB, sekitar Rp1,5 miliar sudah saya titipkan melalui pokok-pokok pikiran,” katanya.
Ia berharap dukungan pembiayaan program tidak hanya bergantung pada corporate social responsibility (CSR). Menurutnya, CSR dapat menjadi sumber pendukung, tetapi keberlanjutannya tidak selalu dapat dipastikan.
Riska menegaskan pemerintah daerah tetap perlu memastikan ketersediaan anggaran bagi program-program pelayanan masyarakat. Dengan dukungan pembiayaan yang berkelanjutan, layanan KB, pencegahan stunting, serta penguatan ketahanan keluarga di Samarinda diharapkan dapat terus berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (Adv/ DPRD Samarinda)
