SPASIKALTIM.COM, SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda menilai upaya penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dan HIV/AIDS tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah maupun tenaga kesehatan. Melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang TBC dan HIV/AIDS, DPRD mendorong keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat pencegahan, edukasi, dan deteksi dini guna menekan angka penyebaran kedua penyakit tersebut.
Anggota Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Samarinda, Harminsyah, mengatakan keberhasilan pengendalian TBC dan HIV/AIDS membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari kader kesehatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, hingga organisasi kemasyarakatan yang memiliki kedekatan langsung dengan warga.
Menurutnya, kelompok-kelompok tersebut memiliki peran strategis karena berada di tengah masyarakat dan dapat membantu menyampaikan edukasi kesehatan sekaligus mengenali gejala penyakit sejak dini.
“Mereka yang paling dekat dengan masyarakat. Ketika menemukan indikasi atau gejala tertentu, mereka bisa segera menyampaikan informasi kepada instansi terkait agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat,” ujar Harminsyah, Kamis (4/6/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah pusat telah memiliki berbagai regulasi terkait pengendalian penyakit menular. Karena itu, kehadiran perda di tingkat daerah difokuskan untuk memperkuat implementasi kebijakan agar lebih efektif dan sesuai dengan kondisi di Samarinda.
“Yang ingin kita perkuat melalui perda ini adalah pelaksanaannya di daerah. Bagaimana seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit,” katanya.
Harminsyah menegaskan, penanggulangan TBC dan HIV/AIDS harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui layanan pengobatan, tetapi juga dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perilaku hidup sehat, pencegahan, serta pemeriksaan kesehatan secara dini.
Karena itu, dalam pembahasan Raperda terdapat sejumlah poin penting yang menjadi perhatian, di antaranya penguatan edukasi kepada masyarakat, peningkatan deteksi dini, serta upaya meminimalkan risiko penularan pada kelompok rentan.
Selain mendorong partisipasi masyarakat, DPRD Samarinda juga memberikan perhatian terhadap peran kader kesehatan dan kader posyandu yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan di tingkat lingkungan.
Menurut Harminsyah, kontribusi para kader sangat besar dalam mendukung program kesehatan pemerintah sehingga perlu mendapatkan dukungan yang lebih optimal, baik melalui peningkatan kapasitas maupun perhatian terhadap kesejahteraan mereka.
Ia mengungkapkan DPRD telah beberapa kali menyampaikan usulan kepada pemerintah daerah agar insentif dan bentuk penghargaan bagi kader kesehatan dapat ditingkatkan.
“Kami berharap ke depan perhatian terhadap kader kesehatan semakin baik. Mereka adalah ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat dan memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program pencegahan penyakit,” pungkasnya. (*)
