SPASIKALTIM.COM, SAMARINDA – Ketimpangan akses air bersih di sejumlah wilayah Kota Samarinda kembali menjadi sorotan DPRD. Meski berada di jalur Sungai Mahakam, hingga kini masih terdapat kawasan permukiman yang belum menikmati layanan air bersih secara layak dan berkelanjutan.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menilai kondisi tersebut mencerminkan persoalan mendasar dalam pemerataan layanan publik. Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya memprioritaskan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi seluruh warga kota sebelum memperluas distribusi layanan ke luar wilayah Samarinda.
“Masih ada wilayah yang belum teraliri air bersih dengan baik. Ini yang harus diselesaikan lebih dulu,” ujar Anhar, Rabu (17/12/2025).
Ia menyebut kawasan pinggiran kota, termasuk Kelurahan Bukuan di Kecamatan Palaran, masih kerap mengalami kesulitan air bersih. Kondisi ini dinilai ironis mengingat Samarinda memiliki sumber air besar yang melintas di wilayahnya.
“Warga di pinggiran kota masih mengeluh soal air. Padahal kita punya Sungai Mahakam sebagai sumber air utama,” katanya.
Anhar menegaskan, persoalan air bersih tidak boleh dipandang sebagai isu teknis semata, melainkan sebagai hak dasar masyarakat yang wajib dipenuhi negara melalui pemerintah daerah.
“Air bersih itu kebutuhan pokok. Kalau belum merata, berarti ada yang belum beres dalam pelayanan publik,” tegasnya.
Ia mendorong Pemerintah Kota Samarinda bersama Perumdam Tirta Kencana untuk melakukan pemetaan menyeluruh terhadap wilayah yang belum terlayani. Data tersebut dinilai penting sebagai dasar percepatan pembangunan jaringan dan distribusi air bersih.
“Harus ada data yang jelas: wilayah mana saja yang belum teraliri, apa kendalanya, dan kapan target penyelesaiannya,” ucap Anhar.
Terkait wacana pemanfaatan Sungai Mahakam untuk kerja sama lintas daerah, Anhar mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak mengaburkan persoalan internal yang masih dihadapi warga Samarinda.
“Kerja sama boleh saja, tapi jangan sampai warga sendiri justru tertinggal,” tandasnya.
DPRD Samarinda berharap pemerataan layanan air bersih, khususnya di wilayah pinggiran kota, dapat menjadi fokus utama kebijakan ke depan, sehingga seluruh warga Samarinda memperoleh akses air bersih yang adil, layak, dan berkelanjutan. (ADV)
