SPASIKALTIM.COM, SAMARINDA – Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan di Kota Samarinda dinilai masih belum optimal. Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menyoroti masih adanya ketimpangan fasilitas sekolah antara kawasan pusat kota dan wilayah pinggiran.
Menurut Novan, sejumlah wilayah di Samarinda hingga kini masih menghadapi keterbatasan fasilitas pendidikan yang memadai. Salah satu daerah yang menjadi perhatian ialah kawasan Samarinda Seberang yang dinilai belum mendapatkan pembangunan sarana pendidikan secara merata.
Ia menyebut, kondisi tersebut harus segera menjadi fokus pemerintah daerah agar kualitas pendidikan dapat dirasakan secara setara oleh seluruh masyarakat, tanpa memandang lokasi wilayah.
“Di beberapa wilayah seperti Samarinda Seberang, sarana pendidikan belum merata dan masih terpusat di daerah kota,” ujar Novan, Jumat (8/5/2026).
Politikus Partai Golkar itu menegaskan, DPRD bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda akan melakukan evaluasi lebih mendalam terkait kebutuhan fasilitas pendidikan di tiap wilayah. Langkah tersebut dilakukan agar penanganan persoalan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing jenjang pendidikan.
Ia menjelaskan, pemetaan akan dilakukan secara terpisah mulai dari tingkat PAUD, TK, SD hingga SMP. Dengan sistem tersebut, pemerintah diharapkan dapat menentukan prioritas pembangunan secara lebih tepat sasaran.
“Ke depan kita akan mapping per segmen, mulai dari TK, SD, hingga SMP. Jadi penanganannya tidak digabung, tapi lebih spesifik sesuai kebutuhan masing-masing,” jelasnya.
Selain persoalan pemerataan fasilitas, Novan juga menyoroti kondisi pendidikan anak usia dini yang dinilai masih menghadapi kendala anggaran. Menurutnya, PAUD dan TK justru tidak lagi memiliki alokasi anggaran yang memadai, padahal pemerintah telah menerapkan program wajib belajar 13 tahun.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi tantangan serius karena pendidikan usia dini merupakan fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia di masa depan.
“PAUD dan TK ini jadi persoalan juga, karena tidak ada anggarannya lagi. Padahal kita sudah masuk wajib belajar 13 tahun,” katanya.
DPRD Samarinda pun mendorong pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi anggaran sekaligus memperjuangkan dukungan dari pemerintah pusat agar pemerataan fasilitas pendidikan di Samarinda dapat segera terealisasi.
“Kita akan cari solusi, minimal dengan mengefisienkan anggaran yang ada, tapi juga tetap mendorong adanya dukungan dari pemerintah pusat,” tutupnya. (*)
