SPASIKALTIM.COM, SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda menyoroti kinerja Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Varia Niaga yang dinilai belum mampu memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sepanjang tahun 2025, setoran perusahaan tersebut tercatat hanya sekitar Rp500 juta, angka yang dianggap belum mencerminkan potensi usaha yang dimiliki.
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menegaskan bahwa capaian tersebut masih jauh dari ekspektasi legislatif. Ia menilai, dengan berbagai aset dan peluang bisnis yang tersedia, Varia Niaga seharusnya dapat menghasilkan pendapatan yang lebih signifikan.
“Jelas belum memenuhi harapan kami. Dengan potensi yang ada, kontribusinya seharusnya bisa jauh lebih besar,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).
Sorotan pada Sistem Pengelolaan Usaha
Dalam proses pembahasan pansus, DPRD menemukan sejumlah kelemahan dalam pola pengelolaan unit usaha yang dijalankan Varia Niaga. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah pengelolaan kawasan Teras Samarinda, di mana sebagian unit usaha tidak dikelola langsung, melainkan melalui kerja sama dengan pihak ketiga.
Skema tersebut dinilai kurang efektif dalam mendongkrak pendapatan. Pasalnya, beberapa unit usaha seperti kafe hanya memberikan kontribusi bagi hasil sekitar 10 persen kepada perusahaan daerah.
Menurut Abdul Rohim, porsi tersebut terlalu kecil untuk bisa memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan PAD.
“Dengan pembagian seperti itu, tentu pendapatan yang diterima menjadi sangat terbatas. Ini yang menjadi salah satu penyebab rendahnya setoran,” jelasnya.
DPRD pun mulai mempertanyakan efektivitas kebijakan kerja sama tersebut. Mereka menilai perlu adanya peninjauan ulang agar pengelolaan aset daerah bisa memberikan manfaat yang lebih maksimal.
Dorongan Pengelolaan Mandiri
Sebagai alternatif, DPRD mendorong agar Varia Niaga mempertimbangkan pengelolaan mandiri terhadap unit-unit usaha strategis. Langkah ini diyakini dapat membuka peluang peningkatan pendapatan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap operasional bisnis.
Rohim menyebut, pengelolaan langsung oleh perusahaan akan memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam menentukan strategi usaha dan memaksimalkan keuntungan.
“Kalau dikelola sendiri, potensi keuntungannya tentu lebih besar. Ini yang akan kami dalami lebih lanjut,” katanya.
Evaluasi Menyeluruh Segera Dilakukan
Untuk memastikan kejelasan arah kebijakan, DPRD Samarinda berencana memanggil jajaran manajemen Varia Niaga dalam waktu dekat. Pemanggilan ini bertujuan untuk menggali penjelasan terkait keputusan kerja sama dengan pihak ketiga, termasuk dasar pertimbangan dan dampaknya terhadap kinerja perusahaan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh yang tengah disiapkan DPRD guna memperbaiki tata kelola perusahaan daerah agar lebih transparan, profesional, dan akuntabel.
“Prinsipnya, setiap pengelolaan aset harus memberikan keuntungan maksimal bagi daerah,” tegas Rohim.
Di akhir, DPRD kata Abdul Rohim, menegaskan pentingnya optimalisasi seluruh potensi ekonomi daerah melalui pengelolaan yang tepat. Varia Niaga diharapkan mampu melakukan pembenahan internal dan meningkatkan kinerja agar dapat berperan lebih besar dalam mendukung pendapatan daerah.
“Tujuan akhirnya adalah memperkuat PAD demi kesejahteraan masyarakat dan daerah,” tutupnya. (*)
