SPASIKALTIM.COM, PANGKEP – Aksi demonstrasi besar-besaran meletup di Kabupaten Pangkep, Kamis (27/11/2025), setelah Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa (IPPM) Pangkaje’ne dan Kepulauan melayangkan serangkaian tudingan serius terhadap lembaga legislatif, eksekutif, hingga aparat penegak hukum. Massa menilai pemerintahan daerah tengah berada dalam pusaran dugaan korupsi, pungutan liar, dan praktik nepotisme yang disebut merusak sendi-sendi penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam orasinya, demonstran mempersoalkan dugaan pengakuan pembagian fee proyek 10 persen yang menyeret Anggota DPRD Pangkep Fraksi NasDem, H. Ikbal. IPPM menuding Badan Kehormatan (BK) DPRD justru melindungi yang bersangkutan alih-alih memproses usulan pemakzulan.
Tidak berhenti pada legislatif, mahasiswa juga menyoroti dugaan praktik nepotisme di lingkar kekuasaan Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau. Kepala Dinas Pertanian Andi Sadda, yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Bupati, turut dituding terlibat dalam dugaan korupsi proyek perpipaan persawahan yang disebut merugikan negara sekitar Rp700 juta.
“Ini bukan skandal kecil. Ini sistem yang dibangun untuk memperkaya keluarga dan lingkaran kekuasaan,” tegas Syahrul, Ketua Umum Pengurus Pusat IPPM Pangkep.
Syahrul juga membeberkan sederet dugaan pungli yang dinilai terstruktur, mulai dari pungutan di seluruh Puskesmas yang berada di bawah komando Kepala Dinas Kesehatan Hj. Herlina, hingga dugaan pungli terhadap kepala desa dalam proyek bantuan listrik Super Sun. IPPM juga menyinggung proyek taman bambu runcing, penentuan anggaran media oleh honorer atas arahan bupati, hingga transaksi hutan yang menyeret keluarga bupati dan Kapolres Pangkep.
“Penebangan hutan di Tondong Tallasa dan keterlibatan aparat justru memperkuat dugaan bahwa pemerintahan daerah telah berubah menjadi ladang bancakan keluarga,” ujarnya.
Aparat penegak hukum pun tak luput dari sorotan. IPPM menuntut pencopotan Kapolres Pangkep yang dianggap gagal menuntaskan kasus dugaan korupsi Taman Bambu Runcing dan bahkan dituding terlibat dalam aktivitas pembalakan ilegal.
“Kapolres tidak hanya gagal menegakkan hukum, tapi justru diduga ikut merusaknya,” beber Koordinator Mimbar, Dani.
Dari sisi legislatif, Ketua Bidang Advokasi IPPM Pangkep, Muh. Akbar, menyebut BK DPRD Pangkep menghindar ketika diminta menandatangani rekomendasi pemakzulan H. Ikbal untuk diteruskan ke DPW NasDem Sulsel. Dua anggota BK yang hadir, Mustari Dg. Mase dan Umar Haya, dinilai memilih diam.
“Mereka berdiri bersama kepentingan politik, bukan bersama rakyat,” tegas Akbar yang juga bertindak sebagai jenderal lapangan aksi.
Ketua MPO IPPM Pangkep, Ahmad Habibi Baharuddin, turut memperingatkan DPRD agar tidak menutup mata terhadap tuntutan publik. Jika tidak ada progres, mereka mengancam akan menggelar aksi lebih besar di DPRD Provinsi Sulsel dan Kejaksaan Tinggi Sulsel.
“Jika DPRD Pangkep tidak berani membersihkan lembaganya sendiri, kami akan bawa ini ke tingkat provinsi. Korupsi dan pungli yang dituding melibatkan Bupati MYL harus diusut tuntas,” serunya.
Aksi demonstrasi yang berlangsung hampir sepanjang hari itu berakhir tanpa satu pun respons resmi dari pemerintah daerah maupun DPRD. Ketegangan antara mahasiswa dan institusi pemerintahan kini disebut memasuki fase paling krusial, sementara publik menunggu apakah desakan terbuka ini akan berujung pada langkah hukum maupun politik yang nyata. (*)
