SPASIKALTIM.COM, SAMARINDA – Kenaikan harga BBM non subsidi tak hanya menjadi kabar biasa. Di balik kebijakan itu, ada kekhawatiran yang mulai dirasakan, terutama soal dampaknya terhadap biaya hidup dan dunia usaha.
Sejak 18 April 2026, PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga sejumlah BBM non subsidi. Kebijakan ini langsung menjadi perhatian, karena dinilai bisa memicu efek berantai ke berbagai sektor, mulai dari transportasi hingga harga kebutuhan pokok.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, melihat kenaikan ini bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Menurutnya, kondisi tersebut sudah bisa diperkirakan sejak awal, seiring keterbatasan pemerintah dalam menahan beban subsidi, melalui wawancara bersama awak media, Rabu (6/5/2026)
“Memang mau tidak mau ini sudah kita perkirakan. sejauh mana pemerintah bisa menahan subsidi, itu ada batasnya,” ujarnya.
Kenaikan BBM, terutama jenis non subsidi seperti Pertamax Turbo dan Dexlite, disebutnya akan berdampak luas. Bukan hanya soal harga di SPBU, tetapi juga menjalar ke biaya transportasi yang menjadi penopang utama distribusi barang.
“Sementara dalam dunia usaha, biaya transportasi itu bisa menyumbang sekitar 30 persen dari harga pokok produksi. Jadi mau tidak mau, harga barang ikut naik,” jelasnya.
Dari situ, dampaknya kemudian terasa hingga ke masyarakat. Harga bahan pokok penting (bapokting), terutama yang didatangkan dari luar daerah, berpotensi ikut naik karena biaya distribusi yang semakin tinggi.
“Jika distribusinya dari luar daerah, tentu ada tambahan biaya transportasi. Ini yang saya maksud efek berantai tadi,” katanya.
Tak hanya faktor dalam negeri, Iswandi juga menyoroti pengaruh kondisi global yang ikut mendorong kebijakan harga energi. Geopolitik internasional menjadi salah satu faktor yang tak bisa dihindari dampaknya.
“Masalah geopolitik internasional pasti berimbas ke kita, terutama di sektor ekonomi,” tambahnya.
Di tengah tekanan tersebut, Iswandi mengingatkan masyarakat untuk mulai beradaptasi, salah satunya dengan lebih bijak dalam mengatur pengeluaran sehari-hari.
“Harus pintar-pintar mengatur keuangan,” katanya.
Meski begitu, masih ada sedikit ruang untuk meredam dampak, yakni melalui pemanfaatan BBM bersubsidi yang tetap tersedia dengan harga lebih stabil tentu dengan catatan digunakan sesuai aturan.
“Kalau pelaku usaha tertentu masih bisa menggunakan BBM bersubsidi sesuai aturan, tentu dampaknya tidak terlalu besar,” tambahnya. (*)
