SPASIKALTIM.COM, SAMARINDA – Kekurangan tenaga pendidik masih menjadi tantangan serius di Samarinda. DPRD menilai langkah paling realistis saat ini adalah memaksimalkan sumber daya yang sudah tersedia.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menyebut persoalan kekurangan guru bukan hanya terjadi di tingkat daerah, tetapi juga menjadi isu nasional yang hingga kini belum sepenuhnya teratasi.
“Keterbatasan guru ini memang masalah lama,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).
Menurutnya, pemerintah kota telah melakukan berbagai langkah adaptif untuk menutupi kekurangan tersebut. Salah satunya dengan mengalihkan aparatur sipil negara (ASN) dari organisasi perangkat daerah (OPD) lain yang memiliki kualifikasi sebagai tenaga pendidik.
“ASN di OPD lain yang jika memenuhi spesifikasi untuk menjadi guru, itu bisa dialihkan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, profesi guru tidak bisa diisi secara sembarangan karena membutuhkan standar kompetensi tertentu.
“Soal kualifikasi, tidak sembarang orang bisa jadi guru, mereka harus memenuhi kompetensi,” tegasnya.
Di sisi lain, proses rekrutmen tenaga pendidik masih menghadapi kendala karena bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, termasuk koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Kita punya kendala, karena dalam perekrutan tidak serta merta bisa dilakukan oleh pemerintah daerah,” katanya.
Politisi Partai Golkar tersebut menilai, penambahan jumlah tenaga pendidik masih belum signifikan karena sebagian besar hanya menggantikan guru yang memasuki masa pensiun.
“Ada rekrutmen sekitar 200 orang, tapi itu masih kurang. Karena kita hanya menutup yang pensiun,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Novan menekankan bahwa peningkatan kualitas tenaga pendidik yang ada saat ini menjadi solusi paling memungkinkan untuk dilakukan.
“Yang ada sekarang harus dimaksimalkan, terutama dari sisi kompetensi,” pungkasnya. (*)
